Pemprov DKI Gulirkan Rp 7,98 M Dana PPMK

Untuk membantu perekonomian masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun ini menggelontorkan dana pinjaman program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) sebesar Rp 7, 98 miliar. Dana tersebut akan diberikan melalui 16 Koperasi Jasa Keuangan (KJK) untuk sektor Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK).


Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengaku gembira karena dana tersebut sudah dapat digulirkan. ”Setiap kali saya menemui masyarakat di kelurahan-kelurahan, pasti mereka menanyakan tentang kapan dana itu bisa digulirkan," ujar Fauzi Bowo, saat kegiatan penyaluran dana bergulir tahap pertama, di Kelurahan Duriutara, Tambora Jakarta Barat, Jumat (30/10).

Format penyaluran dana PPMK melalui koperasi ini, kata Fauzi Bowo, diyakini akan lebih baik dari format sebelumnya. Sebab, dengan melalui koperasi, maka pengelolaan dana akan lebih profesional. Selain itu, masyarakat penerima dana akan mendapat panduan dan pendampingan dalam penggunaan dananya. "Pengelolaan dana PPMK melalui badan hukum koperasi akan lebih sukses," ucapnya.

Diakuinya, program PPMK tahap pertama ini baru bisa dilakukan terhadap 16 koperasi dari total 267 koperasi yang ada. Alasannya dari seluruh koperasi yang ada, baru 16 koperasi yang dinyatakan layak menerima. Sedangkan koperasi lainya masih harus memenuhi berbagai persyaratan terlebih dahulu.

Kendati begitu, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir, karena saat ini sudah dijadwalkan penyaluran tahap kedua yang akan dilakukan pada November dan Desember mendatang. "Untuk tahap pertama ini memang baru 16 koperasi yang dianggap memenuhi syarat menerima dana ini," ungkapnya.

Kepada ke-16 pengelola koperasi yang menerima penyaluran dana tahap pertama ini, pria yang akrab disapa Bang Fauzi ini, berpesan, agar bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Filosofi koperasi, yakni dari anggota untuk anggota harus dipegang teguh. "Pengelolaan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel karena pada akhirnya akan diaudit," pintanya.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta, Ade Soeharsono, menjelaskan, 16 KJK yang menerima penyaluran dana ini masing-masing berasal dari Jakarta Barat 5 KJK, yakni KJK Jelambar, Duriutara, Jatipulo, Rawabuaya, dan Tangki.

Kemudian di Jakarta Selatan, ada 5 KJK yakni di Ciganjur, Cipeteutara, Mentengdalam, Cikoko, dan Kuninganbarat. Sedang untuk Jakarta Utara, ada 2 KJK, yakni di Sukapura dan Tuguutara. Sementara Jakarta Pusat ada 2 KJK, yakni Bendunganhilir dan Kebonkosong. Selanjutnya, Jakarta Timur 1 KJK di Cipinangmelayu dan Kepulauan Seribu ada satu KJK yakni, KJK Pulau Panggang. "Ke 16 KJK ini bisa menerima penyaluran dana setelah melengkapi berbagai persyaratan seperti syarat administrasi, syarat dari Bank DKI, syarat plan KJK PPMK dan juga syarat usulan kebutuhan dana," jelasnya.

Menurutnya, penyaluran tahap kedua nanti dilakukan pada bulan November sebanyak 25 KJK. Kemudian pada tahap ke tiga, penyaluran dilakukan bulan Desember terhadap 41 KJK. "Namun hal itu juga akan dilihat lagi, sejauh mana kesiapan dari KJK yang akan menerima. Apabila mereka ternyata ada yang belum siap akan ditunda," ungkapnya.

Walikota Jakarta Barat, Djoko Ramadhan, mengaku senang karena di wilayahnya ada 5 KJK yang menerima dana tahap pertama ini. Ia berharap, dana tersebut secepatnya disalurkan oleh KJK kepada anggotanya yang memiliki prospek untuk berkembang. "Saya berharap dana itu segera disalurkan kepada anggota, tentu dengan administrasi yang baik dan jelas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan," pungkasnya.

Ketua KJK Kelurahan Jelambar, Grogolpetamburan, Warnida, mengaku lega dengan pencairan dana ini. Koperasi yang dipimpinnya saat ini memiliki anggota sebanyak 300 orang, mereka biasanya membuka usaha dagang. Dalam pencairan tahap pertama ini, KJK Jelambar mendapat kucuran sebesar Rp 540 juta. "Saya lega akhirnya dana ini bisa diberikan kepada KJK Jelambar," ucapnya.

Hal senada dikatakan, Rony Ramlie, Ketua KJK Tangki, Tamansari. Menurutnya, dengan dicairkanya dana kepada koperasinya sebesar Rp 540 ini akan banyak anggotanya yang terbantu. Pasalnya, selama ini, banyak anggota koperasinya yang kekurangan modal mengembangkan usaha. Anggotanya kebanyakan juga pedagang kecil seperti kelontong dan lainya. "Sudah lama anggota saya mengharapkan penyaluran dana ini," katanya.

Sementara dalam kegiatan tersebut, selain menyalurkan dana KJK PPMK, gubernur juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat Kelurahan Duriutara sebesar Rp 10 juta. Bantuan tersebut diberikan gubernur dalam rangka perbaikan Balai Warga RW 06, Duriutara. Karena sebelumnya, saat dirinya berkantor di Kelurahan Duriutara, beberapa waktu lalu sempat menjanjikan kepada warga RW 06, untuk membantu perbaikan Balai Warga. "Saya merasa punya utang pada warga Duriutara dan sekarang saya sudah bayar," ungkapnya.

Lurah Duriutara, Rano Rahmat Efendi, yang diminta mewakili RW menerima bantuan dari gubernur mengatakan, bantuan ini memang telah dijanjikan oleh gubernur saat melakukan kegiatan berkantor di kelurahan sekitar 4 bulan lalu. Saat itu, Ketua RW 06, Imam menyampaikan kepada gubernur, kalau balai warga mereka rusak dan memerlukan dana perbaikan. "Dana ini akan langsung saya berikan kepada masyarakat RW 06 untuk digunakan memperbaiki balai warga yang rusak," pungkasnya.